LEBAK-gabungnyawartawanindonesia.co.id
Kegiatan betonisasi dan hotmix jalan desa yang bersumber dari dana banyak di salah artikan oleh warga yang mungkin tingkat pemahamanya masih rendah. Kegiatan yang sumber dana dari dana desa pada prinsipnya boleh dilaksanakan melalui swakelola, namun harus melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan ( TPK ) dan masyarakat desa serta mematuhi aturan pengadaan barang/jasa yang berlaku.
” Penggunaan pihak ketiga dalam pengadaan barang/jasa dimungkinkan, tetapi tetap harus melalui proses sesuai ketentuan. Dan proses kegiatan secara terbuka transparan kepada masyarakat” , kata eli sahroni kepada media ini dalam rilisnya
L
Menurut Eli Sahroni, dana desa, termasuk yang digunakan untuk betonisasi dan hotmix jalan itu dikelola secara swakelola oleh desa, dengan melibatkan TPK dan masyarakat.
Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) memiliki peran penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan, termasuk pengadaan barang dan jasa.
Pengadaan Barang/Jasa:
Jika TPK merasa perlu menggandeng pihak ketiga untuk pengadaan barang/jasa, hal tersebut diperbolehkan, namun harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Penyedia Barang/Jasa:
Pihak ketiga yang dimaksud adalah penyedia barang/jasa, yang bisa saja merupakan perusahaan atau individu yang menyediakan material atau jasa konstruksi.
“Masyarakat desa itu sendiri yang memiliki peran penting dalam mengawasi penggunaan dana desa, termasuk kegiatan betonisasi dan hotmix jalan”, kata eli sahroni lagi
Dikatakan Eli Sahroni, pihak ketiga boleh dilibatkan sebagai penyedia barang misalnya, material betonisasi dan aspal, tetapi proses pengadaan barang dan pelaksanaan kegiatan tetap di bawah kendali TPK dan desa.
Apalagi kegiatan betonisasi ,hotmix dan pengaspalan itu pekerjaan komplek dan harus memiliki tenaga teknis karena pihak TPK dan Desa tidak memiliki tenaga ahli atau tenaga teknis.
Eli Sahroni menjelaskan, TPK dan Desa untuk melakukan dan melaksanakan menggandeng pihak ketiga untuk pengadaan barang / jasa ada payung hukumnya.
Silahkan buka dan baca secara jelas ada pada:
1. Praturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.
3. Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
” Tidak salah pihak ketiga dilibatkan ada payung hukumnya, namun pengawasan kegiatan dilakukan oleh TPK, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat desa.
