Pandeglang – Kondisi memprihatinkan terlihat jelas di SDN Kadubadak yang berlokasi di Kp. Cijolang, Desa Kadubadak Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang. Hasil pantauan media pada Selasa, 24 Februari 2026, menemukan sejumlah kerusakan fisik bangunan yang dinilai tidak mencerminkan adanya pemeliharaan rutin sebagaimana mestinya.
Di beberapa titik, dinding sekolah tampak mengelupas dan retak. Plafon berlubang terlihat jelas di sejumlah ruang kelas. Beberapa jendela bahkan tidak lagi menggunakan kaca dan diganti dengan bambu seadanya. Pintu ruang kelas tampak rapuh, sementara keramik lantai banyak yang pecah dan retak. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat.
Padahal, setiap tahun sekolah negeri menerima kucuran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat yang salah satu peruntukannya adalah untuk pemeliharaan sarana dan prasarana. Fakta di lapangan yang jauh dari kata layak ini memunculkan dugaan adanya ketidaksesuaian antara anggaran yang diterima dengan realisasi penggunaan.
Ketua Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI) DPC Kabupaten Pandeglang, Raeynold Kurniawan, menegaskan bahwa pihaknya akan meminta klarifikasi resmi dari kepala sekolah terkait rincian penerimaan dan penggunaan Dana BOS dalam beberapa tahun terakhir.
“Kami menerima informasi dari masyarakat dan setelah dicek di lapangan, kondisi bangunan memang sangat memprihatinkan. Jika Dana BOS rutin diterima, lalu mengapa kondisi sekolah seperti ini? Ini yang harus dijelaskan secara terbuka,” tegasnya.
Menurutnya, transparansi pengelolaan anggaran merupakan kewajiban setiap lembaga pendidikan, terlebih dana tersebut bersumber dari uang negara. Ia juga menyoroti pentingnya keterbukaan kepada komite sekolah, dewan guru, dan masyarakat agar tidak menimbulkan kecurigaan yang berkepanjangan.
Masyarakat berharap pihak sekolah segera memberikan penjelasan resmi terkait total Dana BOS yang diterima, realisasi penggunaannya, serta alasan belum optimalnya perbaikan sarana yang terlihat rusak. Jika tidak ada klarifikasi terbuka, persoalan ini berpotensi menjadi sorotan lebih luas sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran publik.
Hingga berita ini diturunkan, pihak sekolah belum memberikan keterangan resmi terkait kondisi tersebut.
Red
