Jakarta, Gabungnyawartawanindonesia.co.id – Seruan keras disampaikan Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH., MH., pakar hukum internasional dan ekonom nasional, terkait maraknya keterlibatan aparat desa dan kelurahan dalam praktik judi online (Judol). Ia mendesak Presiden RI Jenderal (Purn) Prabowo Subianto agar segera membentuk tim khusus lintas instansi untuk mengusut tuntas fenomena ini.
Scroll Untuk Lanjut Membaca
“Bukan rahasia lagi, kini banyak lurah, kepala desa, dan perangkatnya ikut-ikutan main judi online. Ini penyakit moral birokrasi! HP dan rekening mereka harus diperiksa dan diawasi,” tegas Prof. Nasomal dalam keterangannya kepada para pemimpin redaksi media di kantornya, Kalisari, Jakarta Timur, Rabu (7/8/2025).
Menurutnya, kondisi ini sudah sangat memprihatinkan. Banyak masyarakat kehilangan arah akibat kecanduan judi, dan ketika aparat pemerintah pun ikut terlibat, maka hancurnya moral publik hanya tinggal menunggu waktu.
“Judi online bukan sekadar kesalahan pribadi, ini sudah jadi penyakit sosial dan ancaman negara. Banyak rumah tangga rusak, ekonomi rakyat hancur, anak-anak putus sekolah, bahkan dana publik pun ikut dikorup karena pejabatnya terjerat judi,” tandasnya.
Desakan untuk Komdigi dan Penegak Hukum
Prof. Nasomal menekankan pentingnya peran Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Polri untuk membentuk satuan tugas (Satgas) bersama. Mereka diminta memantau aktivitas komunikasi digital dan transaksi keuangan para aparatur negara, terutama di tingkat bawah yang kini rawan menjadi bagian dari jaringan judi online.
“Komdigi tidak boleh pasif. Jika Menteri Komdigi diam saja, artinya membiarkan uang rakyat terus disedot oleh bandar-bandar. Negara bisa bangkrut!” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa Pasal 303 KUHP tentang perjudian harus dijadikan dasar hukum dalam menindak pelaku tanpa pandang bulu.
Pemecatan dan Proses Hukum Bagi Aparat yang Terlibat
Dalam pernyataannya, Prof. Nasomal meminta agar semua lurah, perangkat desa, ASN, dan anggota legislatif yang terbukti bermain judi online segera dipecat dan diproses hukum. Hal ini dinilai sebagai langkah penting untuk memulihkan integritas birokrasi dan menyelamatkan masa depan generasi muda.
“Banyak uang negara dikorup untuk membiayai kecanduan judi. Ini harus dihentikan! Jangan beri celah. Siapapun yang terbukti, baik di pusat maupun daerah, wajib ditindak,” tegasnya.
Presiden Prabowo Diminta Tegas dan Tak Kompromi
Sebagai Presiden Partai Oposisi Merdeka dan Jenderal Kompii, Prof. Nasomal percaya bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki keberanian untuk mengambil langkah tegas memberantas perjudian dari akar hingga pucuk pemerintahan.
“Presiden tidak boleh ragu. Jika negara kalah terhadap judi, maka kita sedang mewariskan kehancuran pada anak cucu. Sekarang saatnya bersih-bersih total!” pungkasnya.
Narasumber: Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH., MH.
(Pakar Hukum Internasional, Ekonom, Presiden Partai Oposisi Merdeka, Jenderal KOMPII, dan Pengasuh Ponpes Ass Saqwa Plus Jakarta)
