Hambalang, gabungnyawartawanindonesia.co.id Indonesia – Elang Tiga Hambalang, Hari ini mengeluarkan pernyataan keras terhadap Kementerian Kehutanan atas kegagalannya melindungi hutan Indonesia. Penebangan hutan yang tidak terkendali telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah dan berujung pada banjir bandang, menelan korban jiwa dan kerugian materiil.
“Kementerian Kehutanan telah gagal total dalam menjalankan tugasnya,” kata Ketua Umum Elang Tiga Hambalang, H. Dedi Syafrizal. “Pembiaran dan ketidakmampuan ini telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang tidak dapat diperbaiki. Kami menuntut agar kementerian ini meningkatkan sistem kerjanya dan mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku penebangan hutan ilegal.”
Sekjen Elang Tiga Hambalang, Ganda Satria Dharma, menambahkan bahwa polisi hutan tidak melakukan tugasnya dengan baik, sehingga penebangan hutan terus berlanjut tanpa ada tindakan yang efektif. “Jika kementerian tidak bisa mengatasi masalah ini, maka lebih baik mundur dari jabatannya dan memberikan kesempatan kepada yang lebih kompeten,” tambah Ganda Satria Dharma.
Elang Tiga Hambalang juga meminta agar pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku penebangan hutan ilegal dan meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan kehutanan di Indonesia. “Kami tidak akan diam melihat kerusakan lingkungan yang terus berlanjut,” tegas H. Dedi Syafrizal.
Organisasi ini juga berjanji akan terus memantau dan mengawasi kinerja Kementerian Kehutanan dalam melindungi hutan Indonesia. “Kami akan terus berjuang untuk menjaga kelestarian lingkungan dan melindungi hak-hak masyarakat,” tutup Ganda Satria Dharma.
Perlu diingat bahwa Kementerian Kehutanan sudah memberikan pernyataan resmi dengan komisi IV DPR, namun jawaban tersebut tidak sesuai dengan apa yang dipertanyakan oleh komisi IV DPR RI di mana Ibu Siti Hediati Soeharto sebagai ketua DPR RI Komisi IV adalah juga bagian dari kehidupan Presiden Prabowo (ibu Negara). terkait dengan penyebab bencana banjir bandang tersebut. Untuk itu, Elang Tiga Hambalang menuntut agar kementerian ini memberikan jawaban yang jelas dan transparan atas kegagalannya melindungi hutan Indonesia
