Banda Aceh |gabungnyawartawanindonesia.co.id.-Program transmigrasi antar provinsi kembali menjadi sorotan publik di Aceh. Sejumlah kalangan menolak keras rencana pengiriman warga dari luar daerah, khususnya dari Pulau Jawa, ke wilayah Aceh. Mereka menilai program tersebut tidak relevan dengan kondisi Aceh yang masih bergelut dengan masalah ketimpangan lahan dan kesejahteraan lokal.
Pada forum seunambong gareh Eendatu, kritik keras di lontarkan oleh berbagai tokoh masyarakat. Dan aktivis sosial, yang menilai transmigrasi dari luar aceh justru berpotensi menambah kesenjangan sosial dan konflik horizontal di kemudian hari.
Mereka menilai banyak masyarakat aceh, termasuk eks kombatan. Yang hingga kini masih kesulitan mendapatkan akses terhadap lahan dan pekerjaan, sabtu 25 juli 2025.
“Aceh bukan tempat pembuangan manusia dari jawa, rakyat kita sendiri masih kekurangan lahan. Tapi lahan dengan mudah diberikan kepada pendatang dan langsung menjadi hak milik, ini tidak adil”. Ujarnya, salah satu tokoh masyarakat dalam forum diskusi yang viral di media sosial.
Transmigrasi lokal di nilai lebih relevan dan bermanfaat, sebagai alternatif. Banyak pihak mendorong pemerintah aceh, untuk memprioritaskan transmigrasi lokal. Yakni pemindahan penduduk, antar kabupaten/kota di dalam provinsi.
Program ini, dinilai lebih tepat sasaran dan berpeluang besar menurunkan angka kemiskinan serta mempercepat pemerataan pembangunan.
Beberapa manfaat utama dari transmigrasi lokal yang disampaikan dalam diskusi antara lain : Pemberdayaan masyarakat lokal melalui pelatihan, akses lahan. Modal usaha, dan pendampingan usaha. Pemerataan ekonomi antar wilayah di aceh, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan. Pemanfaatan lahan tidur, yang hingga kini belum digunakan secara optimal. Termasuk lahan seluas 19.370 hektare, yang disiapkan untuk program transmigrasi. Penguatan kerjasama antar daerah (KSAD) untuk pembangunan bersama dan menghindari sentralisasi ekonomi di satu wilayah saja, pencegahan potensi konflik dengan melibatkan penuh masyarakat lokal dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan program.
“Jangan kasih makan mewah ke anak orang lain, tapi hanya beri makanan sisa kepada anak sendiri,” ujar seorang warga. Dalam diskusi publik, yang berlangsung di banda aceh. Mengutip pepatah lokal, yang menyindir kebijakan yang dianggap kurang berpihak pada rakyat aceh.
Cot Girek Jadi Wilayah Percontohan.
Sebagai langkah awal, pemerintah aceh. Telah menunjuk Cot Girek di aceh utara, sebagai salah satu wilayah percontohan transmigrasi lokal. Wilayah ini, diproyeksikan sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Seperti perikanan, pertanian. Maritim, dan wisata bahari.
Infrastruktur pendukung seperti jalan dan pelabuhan ferry juga tengah dipersiapkan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah transmigrasi dan mendukung keberlanjutan ekonomi warga.
Seruan ke pemerintah aceh, sejumlah warga dan tokoh adat mendesak pemerintah provinsi. Termasuk gubernur aceh dan DPR aceh (Muallem dan Dek Fat), untuk membatalkan program transmigrasi luar daerah dan berkomitmen menjalankan transmigrasi lokal secara serius.
“Yang dekat dengan gubernur tolong sampaikan : Jangan biarkan rakyat jadi penonton di tanah sendiri,” tegas salah satu tokoh eks kombatan dalam pertemuan terbatas pekan ini.
Transmigrasi lokal diyakini menjadi solusi terbaik dan berkelanjutan bagi aceh, baik dari segi ekonomi. Sosial, mau pun keamanan. Program ini, membutuhkan komitmen serius dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan agar benar-benar berpihak pada rakyat aceh.
(Pasukan Ghoib/Sumber M Dan Grop W.A A.T)
Scroll Untuk Lanjut Membaca
Reporter:
Perwakilan GWI Aceh
