Palu |gabungnyawartawanindonesia.co.id.- Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja reses di wilayah hukum Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan penegakan hukum, pada Jumat (25/7/2025).
Kegiatan ini berlangsung di Aula Rupatama Polda Sulteng dan dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi aparat penegak hukum setempat.
Rombongan Komisi III dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ir. Hj. Sari Yuliati, M.T., selaku ketua tim didampingi Dr. Sarifuddin Sudding, S.H., M.H., serta sejumlah anggota lainnya.
Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda nasional Komisi III DPR RI dalam menyerap aspirasi dan melakukan pengawasan atas kerja-kerja lembaga penegak hukum di daerah.
Dalam pertemuan tersebut, hadir pula Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol. Dr. Agus Nugroho, Kajati Sulteng N. Rahmat R., S.H., M.H., Kepala BNNP Sulteng Brigjen Pol. Ferdinand Maksi Pasule, S.I.K., serta para Kapolres/ta, Kajari, dan Kepala BNNK dari seluruh wilayah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah.
Anggota Komisi III DPR RI Dr. Sarifuddin Sudding dalam paparannya menyoroti peran penting Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta menegakkan hukum secara profesional. Ia menekankan agar pelayanan yang diberikan tetap mengedepankan keadilan dan transparansi kepada masyarakat.
Ia juga menyebut Sulawesi Tengah merupakan wilayah yang kerap menjadi perhatian nasional, terutama akibat konflik yang terjadi di Kabupaten Poso beberapa tahun lalu. Namun demikian, ia mengapresiasi keberhasilan Operasi Madago Raya dalam mengembalikan stabilitas keamanan di daerah tersebut.
“Alhamdulillah, situasi di Poso sudah jauh membaik berkat upaya bersama. Meski begitu, pendekatan pencegahan tetap harus diutamakan agar kejadian kelam di masa lalu tidak terulang kembali,” ujar Sarifuddin Sudding.
Kunjungan kerja ini ditutup dengan dialog terbuka antara anggota Komisi III dan jajaran penegak hukum di Sulteng, yang membahas isu-isu aktual terkait penegakan hukum, pemberantasan narkoba, serta pencegahan tindak pidana lainnya yang masih menjadi fokus perhatian nasional.
(Red)
