Sambas,gabunganwartawanindonesia.co.id-Kalbar – Kondisi air Sungai Sambas Besar yang menguning dan semakin keruh dalam dua bulan terakhir memicu keresahan masyarakat Kabupaten Sambas. Warga berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) dan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sambas segera mengambil langkah konkret terhadap dugaan pencemaran tersebut. Hingga Senin (21/7/2025), belum ada kejelasan resmi dari pihak berwenang terkait penyebab perubahan warna air sungai yang menjadi sumber kehidupan utama warga di bantaran sungai.
Pemerhati sosial, ekonomi, dan pembangunan daerah, Almizan, mengungkapkan bahwa audiensi di tingkat provinsi telah dilakukan, namun hasilnya belum disampaikan secara luas kepada publik. Ia juga menyoroti minimnya respons dari Pemda Sambas dalam menangani situasi ini.
“Pemda Kabupaten Sambas lamban untuk melakukan pengecekan sampel air dan sampai saat ini masyarakat pun belum menerima informasi resmi dari Pemda melalui instansi terkait tentang kondisi air yang menguning itu,” tegas Almizan.
Ia menilai kurangnya transparansi dan komunikasi publik memperparah keresahan masyarakat. Bahkan, ia menganggap Pemda Kabupaten Sambas lalai dan terkesan membiarkan kondisi sungai terus memburuk tanpa upaya serius penanggulangan.
Warga yang tinggal di sepanjang bantaran sungai berharap adanya penjelasan resmi dan kebijakan cepat dari pemerintah. Menurut mereka, perubahan warna air sungai berdampak langsung pada kebutuhan sehari-hari, termasuk aktivitas mandi, cuci, kakus (MCK), dan konsumsi air bersih.
“Penanganan ini harus segera. Air Sungai Sambas Besar dan Sambas Kecil sudah lebih dari dua bulan keruh dan pekat menguning. Namun hingga kini, belum ada langkah nyata dari pihak berwenang, khususnya Pemda Kabupaten Sambas,” tambah Almizan.
Ia juga menyebut bahwa sejauh ini baru ada Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Sambas dan juga pembahasan di tingkat provinsi. Namun, belum ada tindak lanjut dalam bentuk aksi nyata.
Sebagai solusi, Almizan mendorong pemerintah untuk menelusuri secara serius sumber pencemaran dan memberikan edukasi kepada masyarakat yang sangat bergantung pada aliran sungai tersebut.
“Karena merekalah yang paling terdampak dan bergantung langsung pada air sungai untuk MCK,” pungkasnya.
Kondisi ini menandakan perlunya perhatian serius dan cepat dari seluruh elemen pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menjamin hak dasar masyarakat atas air bersih.
Sumber : RL4H
Pewarta : Rinto Andreas
