Gabungnyawartawanindonesia.co.id | Jakarta – Guru Besar Ekonomi Politik Universitas Nasional, Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi, menegaskan bahwa seluruh elemen bangsa harus menghormati mandat konstitusional Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan calon Wakil Presiden pengganti, menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.
Yuddy menilai, kewenangan Presiden dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bagian penting dari desain sistem presidensial yang telah diatur dalam konstitusi.
Dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (13/11/2026), Yuddy menjelaskan bahwa UUD 1945 secara tegas mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden melalui pemilihan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berdasarkan calon yang diajukan Presiden.
“Konstitusi kita sangat jelas. Ketika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih Wakil Presiden dari calon yang diajukan oleh Presiden. Secara formil, Presiden memang mengajukan dua nama. Namun secara substansi, konstitusi menempatkan Presiden sebagai pihak yang menentukan siapa yang layak mendampinginya,” tegas Yuddy.
Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) sekaligus mantan Duta Besar RI untuk Ukraina itu menekankan, kewenangan tersebut merupakan konsekuensi logis dari sistem pemerintahan presidensial. Sebab, Presiden menjadi pihak yang memikul tanggung jawab tertinggi atas keberhasilan maupun kegagalan penyelenggaraan pemerintahan hingga akhir masa jabatan.
Menurutnya, sangat wajar apabila Presiden memiliki preferensi terhadap sosok yang dinilai paling tepat untuk menjadi mitra kerja sekaligus pendamping dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Preferensi itu bukan selera semata, melainkan kebutuhan tata kelola. Tidak ada pemimpin yang bisa bekerja efektif dengan wakil yang tidak ia percayai sepenuhnya,” ujarnya.
Yuddy juga mengingatkan bahwa aspirasi dan usulan nama calon Wakil Presiden boleh datang dari berbagai kalangan, baik partai politik, tokoh masyarakat, maupun kelompok lainnya. Namun, seluruh masukan tersebut harus ditempatkan dalam koridor konstitusi.
“Namun pada akhirnya, kita semua perlu memberikan penghormatan, kepercayaan, dan dukungan penuh kepada siapa pun yang menjadi pilihan Presiden,” katanya.
MPR Diminta Memahami Kehendak Presiden
Lebih jauh, Yuddy menilai para anggota MPR perlu memahami arah kebijakan dan pertimbangan Presiden Prabowo dalam menentukan figur pendampingnya.
Ia berharap proses pemilihan tidak berkembang menjadi ajang tarik-menarik kepentingan politik antarkelompok maupun antarpartai yang justru berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan.
“Para anggota MPR yang mulia harus mengetahui siapa yang diinginkan Presiden sebagai pendamping pemerintahannya hingga tahun 2029. Dengan memahami kehendak itu, MPR dapat menghormati sekaligus memberikan dukungan penuh atas pilihan beliau, demi pemerintahan yang solid hingga akhir masa jabatan,” tuturnya.
Dari perspektif ekonomi politik, Yuddy memandang Presiden membutuhkan sosok Wakil Presiden yang mampu mengurangi beban pemerintahan, bukan justru menciptakan persoalan dan kompleksitas politik baru.
Figur ideal tersebut, menurutnya, harus merupakan pribadi yang telah lama mendapatkan kepercayaan Presiden serta memiliki rekam jejak kesetiaan terhadap visi dan agenda pemerintahan.
“Kepercayaan seperti itu tidak bisa dibangun dalam hitungan minggu. Ia lahir dari perjalanan panjang bersama,” ungkapnya.
Selain loyalitas dan kepercayaan, Yuddy menilai Wakil Presiden mendatang harus memiliki kemampuan komunikasi politik yang kuat, terutama dalam membangun hubungan konstruktif dengan parlemen dan seluruh kekuatan politik, termasuk kelompok yang berada di luar koalisi pemerintah.
Kemampuan tersebut dinilai penting agar agenda pembangunan nasional tidak tersandera oleh konflik dan kepentingan politik yang tidak produktif.
Wapres Harus Pahami Ekonomi dan Tidak Membangun Kekuasaan Kedua
Yuddy juga menyoroti tantangan ekonomi global yang semakin kompleks. Menurutnya, Indonesia membutuhkan Wakil Presiden yang memahami secara mendalam kebijakan ekonomi, pengelolaan keuangan negara, serta mekanisme penganggaran pembangunan.
Ia mengingatkan bahwa setiap dinamika politik nasional selalu menjadi perhatian pasar dan dunia usaha. Karena itu, figur Wakil Presiden harus mampu memberikan kepastian dan memperkuat kepercayaan investor.
“Pasar dan dunia usaha membaca setiap sinyal politik. Wakil Presiden yang terbiasa mengawal kebijakan ekonomi dan keuangan negara akan memperkuat kepercayaan investor, sekaligus memastikan program-program Presiden mendapat dukungan anggaran yang tepat,” jelasnya.
Tidak hanya itu, kemampuan berdialog, menjembatani perbedaan, dan menyerap aspirasi masyarakat juga menjadi kriteria penting.
Dalam perspektif ekonomi politik, Yuddy menyebut figur yang mampu meredam konflik dan membangun komunikasi lintas kelompok dapat menekan biaya transaksi politik sehingga energi pemerintahan lebih terarah pada pelaksanaan program pembangunan.
Ia pun mengingatkan agar Wakil Presiden tidak menjadikan jabatan tersebut sebagai pusat kekuasaan kedua yang berjalan dengan agenda politik tersendiri.
“Yang dibutuhkan adalah sosok yang terbiasa bekerja tanpa membangun panggung sendiri, yang lebih memilih menyelesaikan persoalan di balik layar daripada mencari sorotan. Wakil seperti itulah yang benar-benar meringankan beban Presiden,” tegasnya.
Jangan Biarkan Ketidakpastian Politik Berlarut-larut
Menutup pernyataannya, Yuddy mengingatkan bahwa proses pengisian jabatan Wakil Presiden harus berlangsung secara tenang, terukur, dan tidak berlarut-larut.
Menurutnya, ketidakpastian politik yang berkepanjangan berpotensi memengaruhi kepercayaan pasar, iklim investasi, serta stabilitas ekonomi nasional.
Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk tidak memperkeruh situasi dengan kepentingan politik sektoral, melainkan memberikan ruang kepada Presiden dan MPR untuk menjalankan mekanisme konstitusional.
“Semakin cepat semua pihak menghormati pilihan Presiden, semakin cepat pemerintahan kembali utuh dan fokus bekerja untuk rakyat. Mari kita hormati suara hati Presiden, dan percayakan kepada para anggota MPR yang mulia untuk mewujudkannya,” pungkas Yuddy Chrisnandi.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa proses pengisian jabatan Wakil Presiden bukan hanya menyangkut siapa yang akan menduduki kursi kekuasaan, tetapi juga menyangkut kesinambungan pemerintahan, stabilitas politik, dan efektivitas pelaksanaan agenda pembangunan nasional.
