Pandeglang, 8 November 2026 – Ketua Pergerakan Pemuda Peduli Banten (P3B) Arip Wahyudin yang akrab di sapa ekek ini mempertanyakan secara terbuka dan serius keberadaan proyek pembangunan 50 unit rumah yang diklaim sebagai bantuan dari Negara Qatar, yang berlokasi di Jalan Raya Mandalawangi, Kadubungbang, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Banten.
Proyek ini kami sebut sebagai “Proyek Siluman” karena hingga hari ini, tidak ditemukan transparansi publik yang memadai mengenai 3 (tiga) hal fundamental berikut:
1. STATUS TANAH: MILIK SIAPA, UNTUK SIAPA..?
Kami dari P3B mempertanyakan status hukum lahan yang digunakan. Apakah lahan tersebut milik pribadi Wakil Gubernur Banten, milik Pemerintah Provinsi Banten, milik Pemerintah Kabupaten Pandeglang, atau milik pihak ketiga..?
Dalam perspektif akademik hukum agraria, setiap pemanfaatan tanah untuk proyek bantuan luar negeri wajib memiliki kejelasan atas hak, tidak boleh berada dalam wilayah abu-abu. Jika lahan tersebut adalah milik pejabat publik, maka muncul pertanyaan konflik kepentingan (conflict of interest) yang sangat serius: Apakah bantuan negara asing justru jatuh di atas tanah pejabat..?
Kami selaku Rakyat Banten berhak untuk tahu. Apakah ini bantuan untuk rakyat, atau rakyat yang dijadikan legitimasi untuk proyek di atas tanah pejabat..?
2. BESARAN DANANYA BERAPA, DARI MANA, LEWAT SIAPA..?
Kami dari P3B mempertanyakan secara tegas. Berapa total nilai bantuan dana dari Negara Qatar untuk proyek 50 unit rumah ini..?
Apakah dana tersebut masuk melalui APBN, APBD Provinsi Banten, APBD Kabupaten Pandeglang, atau melalui yayasan/lembaga perantara swasta yang tidak teraudit publik..?
Dalam teori akuntabilitas publik, setiap dana yang menyangkut hajat hidup rakyat, apalagi yang mengatasnamakan bantuan negara asing, wajib diumumkan secara terbuka. Nilai kontraknya, siapa kontraktornya, siapa penanggung jawabnya, dan bagaimana mekanisme pengawasannya..?
Jika dana ini tidak tercatat dalam dokumen resmi negara, maka patut diduga telah terjadi praktik pengelolaan dana di luar sistem keuangan negara yang sah.
3. LEGALITAS KERJASAMA, ADA MoU ATAU TIDAK..?
Apakah ada Memorandum of Understanding (MoU) resmi antara Pemerintah Indonesia, Pemerintah Provinsi Banten, dengan Pemerintah Qatar? Siapa yang menandatanganinya..? Kapan ditandatangani..? Dan di mana dokumennya bisa diakses publik apakah tidak..?
Tanpa dokumen resmi tersebut, proyek ini tidak memiliki legitimasi hukum internasional maupun nasional. Proyek tanpa dokumen adalah proyek siluman. Ucap Arip ekek, (Minggu, 8 November 2026).
Oleh karena itu, kami dari P3B mendesak:
1. Wakil Gubernur Banten untuk segera memberikan klarifikasi terbuka kepada publik Banten mengenai status tanah dan posisinya dalam proyek ini.
2. Gubernur Banten dan Bupati Pandeglang untuk membuka seluruh dokumen proyek 50 rumah ini. Sertifikat tanah, nilai bantuan, sumber dana, dan pelaksana proyek.
3. Kejaksaan Tinggi Banten dan Polda Banten untuk segera melakukan telaah awal dan penyelidikan atas dugaan ketidaktransparanan proyek bantuan asing ini.
4. DPRD Provinsi Banten dan DPRD Kabupaten Pandeglang harus segera menggunakan hak interpelasi dan hak angketnya, jangan diam menjadi penonton saja.
Saya menegaskan kembali, bahwa kami dari P3B tidak anti bantuan asing. Kami anti ketidaktransparanan saja. Bantuan Qatar adalah kehormatan bagi Rakyat Banten, tapi jika dikelola secara gelap, maka ia berubah dari anugerah menjadi aib.
Pemuda Banten tidak akan diam ketika tanah rakyat, nama rakyat, dan bantuan untuk rakyat, dikelola tanpa kejelasan, tutupnya.
Red
