Gabungnya Wartawan Indonesia – Dua tahun bukanlah waktu yang panjang dalam sebuah siklus bernegara, namun ia sudah lebih dari cukup untuk menelanjangi realitas di balik deretan janji kampanye. Ketika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menginjak usia dua tahun, ruang publik tidak lagi cukup disuguhi retorika pencapaian makro. Yang mendesak hari ini adalah keberanian untuk membongkar persoalan struktural dan menuntut perubahan nyata.
Semangat inilah yang mengemuka dalam Diskusi Evaluasi Publik yang digelar baru-baru ini. Menghadirkan sejumlah narasumber kritis, forum tersebut menyoroti bagaimana arah kebijakan nasional diuji di tengah gelombang ketidakpastian global dan tekanan ekonomi domestik.
*Bongkar Persoalan: Menatap Lembar Hitam Evaluasi Kebijakan*
Dua tahun perjalanan kabinet berjalan di bawah bayang-bayang ekspektasi tinggi publik. Di satu sisi, konsolidasi politik di tingkat nasional tampak begitu kuat dengan merangkul sebagian besar kekuatan parlemen. Namun, stabilitas politik elite ini kerap berbanding terbalik dengan denyut nadi masyarakat bawah yang kian terhimpit.
Persoalan mendasar mulai dari karut-marut tata kelola program strategis, tekanan terhadap daya beli kelas menengah, hingga tantangan penegakan hukum dan lingkungan menjadi sorotan tajam. Pemerintah dituntut tidak defensif. Bongkar persoalan secara transparan adalah prasyarat mutlak jika, di sisa masa jabatan menuju 2029, bahtera kepemimpinan ini tidak kehilangan legitimasi moral di mata rakyatnya.
Dalam forum pemaparan evaluasi tersebut, Kanda Jul selaku salah satu pemateri ia menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran harus segera keluar dari zona nyaman orientasi business as usual.
“Dua tahun kepemimpinan ini memberikan kita cukup indikator bahwa persoalan struktural tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan administratif biasa. Kita butuh koreksi radikal, keberanian membongkar sumbatan birokrasi, dan komitmen politik yang berpihak penuh kepada keadilan sosial. Tuntutannya hari ini bukan lagi sekadar evaluasi administratif, melainkan perubahan haluan yang substantif sebelum kepercayaan publik benar-benar ambruk.”
Pernyataan tersebut merefleksikan keresahan kolektif bahwa kebijakan yang lamban merespons krisis di tingkat akar rumput hanya akan memperlebar jarak antara istana dan rakyat.
*Tuntut Perubahan: Menjaga Api Demokrasi dan Akuntabilitas*
Evaluasi dua tahun ini harus menjadi lonceng peringatan (early warning system). Demokrasi yang sehat tidak dibangun di atas kepatuhan buta, melainkan dari dayaawas masyarakat sipil, mahasiswa, dan kaum intelektual yang terus menagih janji-janji perubahan.
Tiga tahun ke depan adalah waktu pertaruhan terakhir bagi Prabowo-Gibran untuk membuktikan bahwa mandat rakyat tidak disia-siakan. Pengawasan ketat, transparansi anggaran, serta keberpihakan pada keadilan ekologis dan ekonomi harus diletakkan di garis depan. Jika perubahan radikal ke arah perbaikan tidak segera dieksekusi, maka tuntutan rakyat akan bermetamorfosis menjadi gelombang koreksi sejarah yang jauh lebih besar.
Rakyat telah bersabar selama dua tahun; kini saatnya negara membuktikan bahwa ia benar-benar hadir untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik.
