TEBINGTINGGI | Gabungnyawartawanindonesia.co.id — Pancasila mudah dibacakan dalam upacara. Yang jauh lebih sulit adalah membuktikannya ketika masyarakat berdiri di depan meja pelayanan.
Pesan itu mengemuka dalam Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila jajaran karyawan dan karyawati PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Branch Office (BO) Tebingtinggi, Kamis (1/10/2026).
Upacara yang berlangsung di Aula Kantor BRI BO Tebingtinggi tersebut dipimpin Pemimpin Cabang BRI BO Tebingtinggi, Bagus Prabu Danianto, selaku Inspektur Upacara.
Peringatan tahun ini mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.” Tema tersebut merupakan tema resmi Hari Kesaktian Pancasila 2026.
Namun, tema besar itu tidak boleh berhenti sebagai slogan.
Sebab bagi masyarakat, Pancasila bukan diukur dari seberapa khidmat sebuah upacara berlangsung, melainkan dari seberapa adil, cepat, transparan dan manusiawi pelayanan yang mereka terima.
PELAYANAN ADALAH WAJAH NYATA PANCASILA
Dalam amanat serentak Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Hery Gunardi, yang dibacakan Bagus Prabu Danianto, ditegaskan bahwa Pancasila harus menjadi pegangan dalam bekerja dan melayani.
“Pancasila adalah pegangan dalam bekerja dan melayani. Semangat persatuan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran sejalan dengan tugas kita di BRI untuk memastikan rakyat kecil memiliki kesempatan yang sama untuk maju.”
Pernyataan tersebut membawa pesan penting bagi seluruh jajaran BRI.
Pelayanan bukan sekadar rutinitas. Pelayanan adalah wajah institusi di mata rakyat.
Masyarakat tidak selalu memahami bahasa korporasi, istilah perbankan atau angka-angka laporan keuangan.
Yang mereka rasakan adalah apakah petugas melayani dengan ramah, apakah informasi diberikan secara jelas, apakah proses berjalan sesuai ketentuan, dan apakah setiap nasabah diperlakukan secara adil.
Rp1.580 TRILIUN DANA MASYARAKAT: SEMAKIN BESAR KEPERCAYAAN, SEMAKIN BESAR TANGGUNG JAWAB
Dalam amanat tersebut disebutkan BRI mengelola dana masyarakat mencapai Rp1.580 triliun.
Angka itu menunjukkan skala kepercayaan masyarakat kepada BRI.
Tetapi publik juga memiliki hak untuk mengingatkan:
Semakin besar kepercayaan yang diberikan, semakin tinggi pula standar pelayanan dan integritas yang harus dijaga.
Kepercayaan tidak cukup dijawab dengan pertumbuhan bisnis.
Kepercayaan harus dibayar dengan pelayanan yang profesional, informasi yang terang, sikap yang menghormati nasabah serta komitmen menjaga kepentingan masyarakat.
49,7 JUTA PENGGUNA BRIMO, 1,13 JUTA AGEN BRILINK: JANGKAUAN LUAS HARUS DIIKUTI KUALITAS
Pengguna BRImo disebut telah mencapai 49,7 juta orang.
Sementara jaringan BRI diperkuat lebih dari 1,13 juta Agen BRILink yang tersebar di lebih dari 60 ribu desa.
Jangkauan sebesar itu membawa konsekuensi yang tidak kecil.
Semakin dekat BRI dengan masyarakat, semakin besar pula tuntutan agar kualitas pelayanan tidak timpang antara pusat kota dan pelosok.
Pertanyaannya sederhana:
Apakah masyarakat di pelosok mendapatkan standar pelayanan yang sama?
Apakah informasi mengenai produk dan layanan disampaikan secara mudah dipahami?
Apakah keluhan nasabah benar-benar ditangani sampai tuntas?
Pertanyaan tersebut penting bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk memastikan semangat pelayanan benar-benar berjalan.
Rp1.235,4 TRILIUN KREDIT UMKM: JANGAN BIARKAN ANGKA MENJADI SEKADAR ANGKA
BRI menyebut penyaluran kredit UMKM mencapai Rp1.235,4 triliun, atau sekitar 75,1 persen dari total kredit.
Pada semester I 2026, lebih dari 2 juta pelaku usaha disebut telah memperoleh manfaat KUR.
Pemberdayaan juga dilakukan melalui lebih dari 43 ribu klaster usaha, 5.700 Desa BRILiaN, Rumah BUMN dan pendampingan bagi Pekerja Migran Indonesia.
Namun publik patut mengajukan pertanyaan:
Apakah setelah memperoleh pembiayaan, pelaku UMKM benar-benar semakin kuat?
Apakah mereka mendapatkan pendampingan yang memadai?
Apakah akses pembiayaan mampu membawa usaha kecil naik kelas?
Sebab keberhasilan ekonomi kerakyatan bukan semata-mata tentang berapa rupiah yang disalurkan.
Keberhasilannya juga terlihat dari berapa banyak usaha yang bertahan, berkembang, membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
JANGAN SAMPAI DIGITALISASI MEMBUAT PELAYANAN KEHILANGAN SENTUHAN MANUSIA
Transformasi digital membuat layanan perbankan semakin cepat dan praktis.
Namun digitalisasi juga menghadirkan tantangan baru.
Judi online, pinjaman ilegal dan penyebaran hoaks menjadi persoalan yang disebut dalam amanat peringatan tersebut.
Karena itu, insan BRILiaN dituntut semakin kuat menjaga integritas.
Teknologi boleh berubah. Sistem boleh semakin canggih. Tetapi pelayanan kepada manusia tetap membutuhkan tanggung jawab manusia.
Nasabah bukan sekadar angka transaksi.
Pelaku UMKM bukan sekadar portofolio kredit.
Dan masyarakat kecil bukan sekadar target pertumbuhan.
Mereka adalah rakyat yang membutuhkan layanan keuangan untuk menjalankan kehidupan dan membangun masa depan.
PANCASILA DIUJI DI MEJA PELAYANAN
BRI telah berdiri sejak 1895 di Purwokerto, dengan sejarah panjang dalam pembangunan ekonomi rakyat.
Kini, setelah lebih dari satu abad, BRI berada dalam era yang berbeda.
Teknologi semakin maju.
Jaringan semakin luas.
Nasabah semakin banyak.
Transaksi semakin kompleks.
Karena itu, standar pelayanan pun harus ikut naik.
Jangan sampai jaringan semakin luas tetapi kualitas pelayanan tertinggal.
Jangan sampai teknologi semakin cepat tetapi keluhan masyarakat justru lambat ditangani.
Jangan sampai angka pertumbuhan tinggi tetapi rakyat kecil masih merasa kesulitan mendapatkan akses yang mereka butuhkan.
PESAN UNTUK BRI TEBINGTINGGI: NAIKKAN STANDAR, PERKUAT INTEGRITAS
Menutup amanatnya, Bagus Prabu Danianto mengajak seluruh jajaran BRI menjadikan peringatan Hari Kesaktian Pancasila sebagai momentum pembuktian.
“Mari kita jadikan peringatan hari ini sebagai momentum untuk membuktikan bahwa Pancasila adalah nilai yang hidup dalam setiap tindakan dan pelayanan kita sehari-hari.”
Pesan itu harus diterjemahkan menjadi kerja nyata.
Pelayanan harus semakin cepat.
Informasi harus semakin jelas.
Petugas harus semakin responsif.
Keluhan harus semakin serius ditangani.
Dan perlakuan terhadap nasabah harus semakin adil serta profesional.
Sebab masyarakat tidak membutuhkan Pancasila hanya dalam bentuk kata-kata.
Masyarakat membutuhkan Pancasila yang terasa ketika mereka dilayani.
Pada akhirnya, ujian sebenarnya bukan ketika upacara berlangsung.
Ujian dimulai ketika pintu kantor dibuka, nasabah datang, UMKM membutuhkan akses pembiayaan, masyarakat menyampaikan keluhan, dan kepercayaan diserahkan kepada BRI.
Di situlah Pancasila harus benar-benar hidup.
