PANDEGLANG — Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Desa Sukasaba, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, mulai menjadi sorotan. Komposisi makanan yang diterima sejumlah siswa dinilai menimbulkan pertanyaan publik terkait kecukupan porsi, kandungan gizi, standar menu, hingga transparansi pengelolaan anggaran program pemerintah tersebut.
Sorotan tersebut mencuat setelah adanya pemantauan terhadap makanan MBG yang didistribusikan dari Yayasan Safari Permadani Rahayu/Dapur MBG Desa Sukasaba.
Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, dalam satu porsi makanan yang diterima siswa terlihat terdiri dari nasi putih, satu potong tempe goreng, tumis jagung dan kentang/wortel, satu butir telur, serta lima biji kelengkeng.
Komposisi tersebut kemudian memunculkan sejumlah pertanyaan serius. Bukan semata-mata soal jenis makanan, tetapi juga menyangkut berapa berat setiap komponen makanan, berapa kandungan gizinya, bagaimana standar porsinya ditentukan, dan apakah seluruh komponen tersebut telah sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan MBG.
Program MBG merupakan program pemerintah yang menyentuh langsung kebutuhan dasar anak-anak sekolah. Karena itu, kualitas makanan, kecukupan gizi, keamanan pangan, hingga tata kelola anggarannya semestinya dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Koordinator GOW-BANTEN sekaligus Ketua GWI DPC Kabupaten Pandeglang, Raeynold Kurniawan, menilai persoalan tersebut perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka dari pihak pengelola dapur MBG.
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui apakah makanan yang diterima siswa benar-benar telah dihitung berdasarkan kebutuhan gizi dan standar porsi yang ditetapkan, atau hanya sekadar memenuhi distribusi makanan.
“Yang menjadi pertanyaan bukan hanya apa menunya, tetapi bagaimana standar porsinya ditentukan, berapa nilai gizinya, berapa anggaran per porsinya dan bagaimana mekanisme pengawasannya. Semua itu perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan persepsi di tengah masyarakat,” tegas Raeynold.
Ia menegaskan, pihaknya tidak ingin terburu-buru menyimpulkan adanya pelanggaran. Namun, temuan di lapangan menurutnya cukup menjadi alasan untuk meminta konfirmasi dan klarifikasi resmi dari pihak Yayasan Safari Permadani Rahayu/Dapur MBG Desa Sukasaba.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah transparansi mengenai besaran anggaran yang digunakan untuk setiap porsi makanan.
Publik tentu berhak mempertanyakan bagaimana anggaran tersebut dialokasikan, mulai dari pembelian bahan makanan, tenaga kerja, operasional dapur, distribusi, hingga komponen biaya lainnya.
Pertanyaan lainnya adalah siapa yang bertanggung jawab memastikan setiap makanan sebelum didistribusikan telah memenuhi standar berat, kualitas, keamanan pangan, serta kandungan gizi yang dipersyaratkan.
Jika seluruh proses telah berjalan sesuai standar, maka pihak pengelola dapur MBG tentunya memiliki dasar, dokumen perencanaan menu, standar porsi, maupun data pendukung yang dapat menjelaskan hal tersebut.
Sebaliknya, apabila memang ditemukan adanya ketidaksesuaian, publik juga perlu mengetahui langkah evaluasi dan perbaikan yang akan dilakukan.
Raeynold meminta pihak Yayasan Safari Permadani Rahayu tidak memberikan jawaban sebatas normatif, tetapi menyampaikan penjelasan yang dapat diuji berdasarkan data.
“Kalau memang sudah sesuai standar, silakan dijelaskan standarnya. Berapa gram nasi, berapa gram lauk, berapa kandungan protein, vitamin dan kalorinya. Kemudian berapa anggaran per porsinya dan siapa yang melakukan pengawasan. Dengan begitu semuanya terang dan tidak menimbulkan tanda tanya,” ujarnya.
Menurutnya, transparansi menjadi penting karena program tersebut menyangkut kepentingan anak-anak sekolah sekaligus menggunakan sumber daya negara.
Untuk menjaga pemberitaan tetap berimbang, GOW-BANTEN memberikan ruang kepada Yayasan Safari Permadani Rahayu/Dapur MBG Desa Sukasaba untuk menyampaikan hak jawab dan klarifikasi.
Sejumlah pertanyaan telah disampaikan kepada pihak terkait, antara lain mengenai status yayasan sebagai pengelola dapur MBG, standar menu dan porsi, kandungan gizi, besaran anggaran per porsi, rincian penggunaan anggaran, mekanisme pengawasan, serta evaluasi terhadap keluhan siswa maupun pihak sekolah.
Raeynold menegaskan bahwa konfirmasi tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan upaya memperoleh informasi yang utuh sebelum informasi tersebut ditindaklanjuti menjadi pemberitaan.
“Kami tidak sedang menghakimi siapa pun. Kami meminta penjelasan agar pemberitaan tidak sepihak. Kalau ada data yang menunjukkan semuanya telah sesuai ketentuan, tentu akan kami sampaikan juga kepada publik.”
Namun demikian, apabila nantinya ditemukan adanya ketidaksesuaian antara standar yang ditetapkan dengan makanan yang diterima siswa, persoalan tersebut dinilai tidak boleh dianggap sepele dan perlu mendapatkan evaluasi dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan.
Publik kini menunggu jawaban dari Yayasan Safari Permadani Rahayu/Dapur MBG Desa Sukasaba: apakah komposisi makanan tersebut benar-benar telah sesuai standar MBG, bagaimana perhitungan nilai gizinya, dan ke mana saja anggaran per porsi dialokasikan?
Jawaban atas pertanyaan tersebut penting agar program MBG tidak hanya terlihat berjalan secara administratif, tetapi benar-benar menghadirkan makanan bergizi dengan porsi yang layak bagi para siswa.
Red
