Singkawang,gabungnyawartawanindonesia.co.id-Kalbar,— Kabut asap tebal yang menyelimuti Kota Singkawang dalam sepekan terakhir mulai menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Aktivitas warga terganggu, kualitas udara memburuk, dan Pemerintah Kota Singkawang bahkan telah meliburkan anak-anak sekolah selama kurang lebih satu minggu sebagai langkah antisipasi terhadap dampak asap akibat kebakaran lahan di Singkawang maupun asap kiriman dari daerah lain.
Kondisi tersebut semestinya menjadi perhatian serius pemerintah daerah, bukan hanya dalam menangani dampak kabut asap terhadap masyarakat, tetapi juga terhadap para petugas dan relawan yang berada di garis depan dalam upaya pemadaman kebakaran.
Anggota DPRD Kota Singkawang, Sumberanto Tjitra, meminta Pemerintah Kota Singkawang tidak mengabaikan pengorbanan para personel Badan Pemadam Kebakaran Swasta (BPKS) yang selama ini turut membantu pemerintah dalam menangani kebakaran di wilayah Kota Singkawang. Sabtu (29/8).
Menurutnya, para personel BPKS telah menunjukkan kontribusi nyata dengan turun langsung ke lapangan, mengerahkan tenaga, waktu, kendaraan, serta peralatan pemadam dalam kondisi yang penuh risiko.
“Mereka turun ke lapangan membantu pemerintah memadamkan kebakaran. Mereka mengorbankan tenaga, waktu, kendaraan dan peralatan. Jangan sampai ketika pemerintah membutuhkan mereka, BPKS selalu dipanggil dan diharapkan turun, tetapi ketika mereka membutuhkan dukungan operasional justru dibiarkan berjuang sendiri,” tegasnya.
Ia mengatakan, kebutuhan operasional seperti bahan bakar kendaraan pemadam, konsumsi personel, hingga kebutuhan peralatan harus menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Pemerintah Kota Singkawang harus hadir. Jangan hanya mengandalkan bantuan dari pihak swasta atau pengusaha. Dukungan dari dunia usaha tentu kita apresiasi, tetapi kebutuhan dasar operasional BPKS juga harus menjadi perhatian pemerintah,” ujarnya.
Menurut Sumberanto, kontribusi BPKS tidak dapat dipandang sebelah mata. Ketika terjadi kebakaran lahan, para personel BPKS ikut berada di garis depan untuk membantu melakukan pemadaman dan mencegah api meluas.
“Mereka bekerja di tengah panas dan kepulan asap, dengan risiko keselamatan yang tidak kecil. Pengorbanan seperti ini jangan dianggap sebagai sesuatu yang biasa,” katanya.
Ia menilai, meskipun BPKS merupakan unsur pemadam kebakaran swasta, ketika mereka ikut membantu pemerintah dalam menghadapi kebakaran dan bencana asap, maka sudah sewajarnya pemerintah memberikan dukungan yang proporsional.
Karena itu, Sumberanto mendorong Pemkot Singkawang melakukan evaluasi terhadap pola dukungan kepada BPKS, termasuk mempertimbangkan dukungan anggaran operasional yang lebih memadai.
“Jangan hanya hadir ketika membutuhkan bantuan mereka. Pemerintah juga harus hadir ketika mereka membutuhkan dukungan,” tegasnya.
Selain persoalan dukungan terhadap BPKS, Sumberanto juga mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh kondisi kabut asap yang terjadi saat ini. Warga yang harus beraktivitas di luar rumah diimbau menggunakan masker untuk mengurangi paparan asap dan partikel polutan.
Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan juga perlu mendapatkan perhatian khusus.
Menurutnya, kondisi kabut asap harus menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Pemkot Singkawang, BPKS, dunia usaha, dan masyarakat dalam menghadapi ancaman kebakaran lahan.
“Yang dibutuhkan bukan hanya ucapan terima kasih kepada para pemadam dan relawan. Mereka membutuhkan dukungan nyata berupa kebijakan, anggaran, fasilitas dan operasional yang memadai,” tutupnya.(Rin).
