BENGKAYANG,gabungnyawartawanindonesia.co.id-Kalbar-, Beratnya tantangan yang dihadapi Pendamping Lokal Desa (PLD) di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia menjadi perhatian tersendiri. Selain harus menempuh medan yang sulit, mereka juga menghadapi keterbatasan akses komunikasi, tingginya biaya operasional, serta jarak antardesa yang cukup jauh dalam menjalankan tugas mendampingi pembangunan desa.
Salah seorang Pendamping Lokal Desa (PLD) TPPI yang bertugas di wilayah perbatasan RI–Sarawak, Usianto Sebujit, berharap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memberikan perhatian lebih kepada para pendamping desa yang bertugas di kawasan perbatasan. Menurutnya, PLD di wilayah terdepan negara layak memperoleh dukungan berupa tunjangan khusus serta peningkatan fasilitas kerja.
Harapan tersebut disampaikannya saat mendampingi kegiatan Musyawarah Desa di salah satu desa di Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang.
“Medan kami berat, jarak antardesa jauh, biaya hidup tinggi, dan jaringan komunikasi masih terbatas. Namun kami tetap menjalankan tugas mendampingi desa agar pembangunan terus berjalan dan masyarakat di wilayah perbatasan tidak tertinggal. Kami berharap ada kebijakan yang memberikan perhatian khusus kepada PLD perbatasan,” ujar Usianto.
Ia menjelaskan, tugas Pendamping Lokal Desa tidak hanya mengawal pelaksanaan Dana Desa, tetapi juga mendampingi pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengembangan ketahanan pangan, hingga mendorong pemanfaatan teknologi informasi di desa.
Menurutnya, keberadaan pendamping desa merupakan bagian penting dalam memastikan program-program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya di daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.
“Kalau desa maju, masyarakat akan semakin sejahtera. Jika desa-desa di perbatasan kuat, maka kehadiran negara di wilayah terdepan juga akan semakin nyata,” katanya.
Usianto berharap pemerintah dapat mempertimbangkan pemberian tunjangan khusus bagi Pendamping Lokal Desa yang bertugas di wilayah perbatasan dan daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Selain itu, ia juga mengusulkan adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan, penyediaan perangkat kerja, kendaraan operasional, serta akses internet yang memadai.
Berdasarkan data yang dihimpun, Kabupaten Bengkayang memiliki sekitar 120 Pendamping Lokal Desa TPPI, dengan 12 orang di antaranya bertugas di kecamatan yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia.
Meski menghadapi berbagai keterbatasan, para pendamping desa menyatakan tetap berkomitmen menjalankan tugas demi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.
“Kami siap terus mengabdi. Harapan kami sederhana, semoga negara juga hadir memberikan perhatian kepada para pendamping desa yang bertugas di garda terdepan,” tutup Usianto.
Sumber : Ijang Supyadi
Jurnalis Desa TPPI – Kabar Bengkayang
Pewarta : Lapior
Editor : Rinto Andreas
