Medan Sumatera Utara , gabungnyawartawanindonesia.co.id – Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Investasi dalam Penyediaan Tenaga Listrik Tahun 2022 pada PT PLN, Anak Perusahaan dan Instrasi Terkait Lainnya Nomor 08/AUDITAMA VII/PDTT/04/2024 Tangal 30 April 2024.
BPK menjelaskan bahwa besaran pembayaran Dana Pensiun (DP-PLN) adalah 6% yang dibayarkan oleh pegawai (Iuran Pegawai) dan 18,64% yang dibayarkan oleh perusahaan (Iuran Pemberi Kerja) berdasarkan Penghasilan Dasar Pensiun (PHDP).
Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan DP-PLN diketahui terdapat permasalahan-permasalahan sebagai berikut:
1. Terdapat investasi DP-PLN pada instrumen saham dan reksa dana belum memberikan manfaat
Berdasarkan Laporan Keuangan DP-PLN Tahun 2022, diketahui bahwa terdapat investasi saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sebesar Rp764.088.953.627,00 dengan nilai wajar sebesar Rp488.588.501.418,00 sehingga terdapat selisih penurunan nilai investasi sebesar Rp275.500.452.209,00.
Selain itu terdapat investasi reksa dana sebesar Rp619.342.097.926,00 dengan nilai wajar sebesar Rp538.960.382.860,00 sehingga terdapat selisih penurunan nilai investasi (SPI) sebesar Rp80.381.715.066,00.
Selain investasi saham dan reksa dana tahun 2022 yang mengalami penurunan nilai wajar sebesar Rp333.224.295.369 terdapat beberapa investasi yang tidak memberikan deviden tahun 2022.
Ketua DPW Fabem (Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa) Sumatera Utara dan Juga Kaperwil sumut media aktivis-indonesia.co.id Rinno Hadinata Menuturkan pemeriksaan berakhir DP-PLN belum memiliki kebijakan cut Joss investasi. Cut Joss adalah istilah yang digunakan ketika menjual investasi (saham atau reksa dana) pada harga yang lebih rendah dari harga belinya, sehingga mengalami kerugian (loss).
Namun kebijakan cut Joss memberikan kemungkinan imbal hasil yang lebih optimal dan mencegah kerugian yang lebih besar terkait dengan keuangan negara yang dikelola dengan ketentuan yaitu: penurunan nilai atau kerugian atas aset investasi yang dilakukan cut Joss bukan karena kesalahan atau kelalaian anggota direksi atau yang setara pada pengelola Program Pensiun yang melakukan cut Joss dan telah melakukan analisis yang memadai yang dibuktikan dengan kertas kerja analisis dengan hasil menunjukkan terdapat potensi imbal hasil yang lebih optimal jika cut Joss dilakukan, serta tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dalam melakukan tindakan cut Joss.
Rinno menegaskan Dana Pensiun PLN menanggung potensi kerugian per tahun 2022 sebesar Rp132.998.496.792,00 atas selisih penurunan nilai wajar dari investasi tersebut,” petik laporan BPK.tutur Rinno
Terdapat investasi atas obligasi dan reksa dana yang mengalami penurunan nilai sebesar Rp20.554.048.939,00
Berdasarkan Laporan Keuangan DP-PLN Tahun 2022, diketahui bahwa pada 5 Februari 2008, DP-PLN melakukan investasi pada obligasi Arpeni Pratama Ocean Line (APOL) II Seri B 2008 sebesar Rp20.000.000.000,.00.
Pada tanggal 30 September 2015 APOL mengalami gagal bayar. Pada tahun 2019, PT APOL Tbk, telah dinyatakan Pailit berdasarkan Putusan Perkara Perdata Mahkamah Agung No. 718 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 yang dibacakan Majelis Hakim pada tanggal 10 September 2019.
Menurut BPK, kondisi tersebut disebabkan oleh Direksi PLN kurang selektif dalam memilih dan menetapkan Direksi Dapen; Direktur Investasi DP-PLN belum menyusun contingency plan dan integrated risk assessment dalam penempatan investasi berupa obligasi, saham, dan reksa dana yang mengalami penurunan nilai wajar terus menerus; dan Kepala SPI kurang proaktif dalam mengevaluasi pengelolaan investasi dana pensiun oleh DP-PLN yang diantaranya belum memitigasi investasi yang mengalami penurunan nilai wajar terus menerus.
Rinno minta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan untuk mengusut dugaan penyimpangan kesalahan investasi Dana pensiun PT.PLN yang menyebabkan kerugian negara.Hal ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.”Prabowo Perang Melawan Korupsi”.
