Jakarta |gabungnyawartawanindonesia.co.id.- Aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa untuk membentuk provinsi sendiri kembali menemukan titik terang. Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri mulai mempersiapkan langkah lanjutan dengan merencanakan penyusunan regulasi pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) pada tahun 2026.
Perkembangan tersebut terungkap dalam pertemuan antara jajaran Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri dan Aliansi Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa yang digelar di Kantor Kemendagri, Selasa (16/12/2025). Pertemuan ini dinilai sebagai momen penting setelah perjuangan panjang yang telah berlangsung lebih dari dua dekade.
Kasubdit Penataan Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Ruli, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima penugasan untuk menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai dasar hukum pembentukan PPS. Penyusunan draf tersebut direncanakan dimulai pada awal 2026 dengan target penyelesaian dalam waktu sekitar tiga bulan.
Ruli menjelaskan, setelah RPP rampung, dokumen tersebut akan diajukan ke DPR RI melalui Komisi II untuk dibahas lebih lanjut. Selain itu, Kemendagri juga akan melakukan uji publik di Pulau Sumbawa sebagai bagian dari tahapan evaluasi kelayakan daerah, baik dari sisi administratif, kewilayahan, maupun dukungan masyarakat. Uji publik tersebut direncanakan berlangsung sekitar pertengahan 2026.
Ia menambahkan bahwa usulan Provinsi Pulau Sumbawa termasuk salah satu dari sedikit usulan daerah otonomi baru yang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Anggaran untuk penyusunan RPP dan pelaksanaan uji publik juga telah dialokasikan dan direncanakan tersedia pada tahun anggaran 2026.
Meski demikian, Ruli menegaskan bahwa proses pembentukan provinsi baru sepenuhnya akan ditentukan melalui pembahasan di DPR RI. Oleh karena itu, peran aktif tim pengusul dan dukungan masyarakat Pulau Sumbawa dinilai sangat penting dalam mengawal proses tersebut di tingkat legislatif.
Sementara itu, Ketua Presidium Aliansi Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa, Sahril Amin, menyatakan optimisme atas perkembangan terbaru ini. Ia menilai keseriusan pemerintah pusat sebagai hasil dari konsistensi perjuangan masyarakat Pulau Sumbawa selama bertahun-tahun.
Sahril juga mengajak seluruh elemen masyarakat di Pulau Sumbawa untuk tetap solid, menjaga situasi kondusif, serta terus mengawal setiap tahapan yang akan dilalui. Ia berharap, dengan dukungan bersama, Provinsi Pulau Sumbawa dapat terwujud sesuai target pada 2026.
Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh dan perwakilan daerah se-Pulau Sumbawa, di antaranya Dr. Andi Azis, Abdul Hatap SH, Drs. Budiman Yunus, Ilham Yahyu SH dari Dompu, Ilyas SH dari Kabupaten Bima, serta Muhammad Jafar dari Kota Bima.
(Red)
