Sambas,gabunganwartawanindonesia.co.id — Puluhan warga Desa Seret Ayon, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, mendatangi kantor Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Karya Sukses Utama Prima (KSUP) pada Selasa (28/10/2025).
Aksi tersebut merupakan tindak lanjut dari tiga kali pertemuan mediasi sebelumnya yang dinilai belum menghasilkan kesepakatan atas sejumlah tuntutan masyarakat.
Suasana sempat memanas ketika massa berorasi di depan gerbang pabrik. Warga menuntut perusahaan menepati berbagai janji yang disampaikan sebelum berdirinya PKS, terutama terkait pemenuhan hak-hak karyawan dan realisasi sistem kemitraan dengan petani sawit lokal.
Dari berbagai tuntutan yang disampaikan, dua persoalan utama menjadi sorotan, yakni sistem kerja outsourcing tenaga keamanan (security) dan pemotongan hasil Tandan Buah Segar (TBS) milik petani.
Warga menilai sistem outsourcing tidak berjalan transparan. Sebagian pekerja bukan berasal dari warga setempat, sementara kontrak kerja sembilan tenaga keamanan yang semula diterima mendadak dibatalkan. Mereka mendesak agar perusahaan menghapus sistem outsourcing yang dikelola pihak ketiga dan mengembalikan pola penerimaan tenaga kerja seperti sebelumnya.
Selain itu, para petani juga memprotes potongan grading terhadap hasil TBS sebesar 1,7 persen. Pemotongan tersebut dianggap merugikan karena tidak disertai penjelasan terbuka dari pihak perusahaan.
Petani berharap proses penimbangan buah kecil dilakukan secara nyata di lapangan, bukan sekadar berdasarkan perkiraan.
Ketegangan sempat meningkat ketika massa menutup pintu masuk pabrik, menyebabkan aktivitas pengangkutan CPO dan TBS terhenti sementara. Namun situasi kembali kondusif setelah pihak keamanan dan manajemen perusahaan turun langsung untuk melakukan mediasi.
Dari hasil pertemuan sementara, disepakati bahwa dialog lanjutan akan digelar bersama Forkopimda Kabupaten Sambas dalam tiga hari ke depan guna mencari solusi yang adil bagi semua pihak.
Menanggapi aksi warga, Penanggung Jawab PKS PT KSUP, Arif Hidayat Iban, menegaskan bahwa pihak perusahaan tetap terbuka terhadap dialog dan berkomitmen menyelesaikan persoalan melalui jalur musyawarah.
“Kami siap berdiskusi secara terbuka di tempat yang netral. Pertemuan lanjutan akan melibatkan instansi terkait seperti Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas,” ujar Arif.
Sementara itu, Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sambas, Mardirius Lope, mengimbau seluruh pihak untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak terpancing emosi.
“Kami dari Dewan Adat bersikap netral. Tugas kami melindungi masyarakat sekaligus menjaga hubungan baik antara warga dan pihak perusahaan,” tegasnya.
Warga Desa Seret Ayon kini menantikan langkah konkret perusahaan untuk memenuhi janji-janji yang telah disampaikan sebelumnya. Mereka berharap kesejahteraan dan keadilan yang diharapkan dapat segera terwujud, bukan sekadar janji di atas kertas.
Pemerintah Kabupaten Sambas juga diminta untuk lebih responsif terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat, serta turut hadir mencari solusi terbaik bagi kepentingan bersama.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak perusahaan belum memberikan keterangan resmi lebih lanjut terkait hasil mediasi berikutnya.
Rilis: Yulizar | Lapan6online
Pewarta: Rinto Andreas
